Penghujung tahun 2011diwarnai peristiwa memilukan dalam dunia hukum. Seorang  remaja yang masih duduk di Sekolah Menengah Kejuruan di Palu dituntut hukuman lima tahun penjara karena mencuri sandal milik seorang polisi. Selain itu, remaja malang tersebut menerima hukuman fisik oleh anggota polisi. Mungkin polisi menganggap ulahnya keterlaluan. Kok berani-beraninya (atau kok tega-teganya) mencuri sandal polisi --- yang tugas sehari-harinya mengamankan masyarakat dari tindakan kriminal. Mungkin juga di benak polisi, ulah remaja dengan inisial AAL menampar wajah polisi, karena mencuri sandal milik petugas keamanan, sehingga hukuman fisik layak diberikan kepada remaja AAL tersebut.

Tuntutan hukuman bagi remaja itu mengingatkan kita pada peristiwa yang dialami mbah Minah, perempuan tua dan miskin yang divonis Pengadilan Negeri Purwokerto tiga bulan penjara karena kedapatan mencuri tiga buah kakao seharga Rp. 500. Kendati tidak sampai menjalani hukuman di penjara, vonis terhadap perempuan tua itu menuai banyak protes dari masyarakat, karena mbah Minah akhirnya berstatus sebagai mantan narapidana. Tidak hanya mbah Minah yang sudah tua renta, miskin dan buta huruf yang meneteskan air mata tatkala vonis dijatuhkan hakim, tetapi juga masyarakat luas yang mengikuti dan melihat pengadilan itu karena rasa iba melihat mbah Minah yang sudah tua renta diadili akibat perbuatan yang sangat sepele. Tak pelak peristiwa tersebut mengundang reaksi banyak pihak dan mempertanyakan aspek kemanusiaan  vonis tersebut.

Proses pengadilan terhadap AAL juga mengundang reaksi keras dari banyak kelompok masyarakat,  mulai dari para penggiat HAM, dosen, pejabat, mantan pejabat, mahasiswa, para profesional, hingga ibu-ibu rumah tangga, termasuk seorang nenek bernama Djubaidah yang datang ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menyerahkan sandal untuk diberikan kepada Kapolri dengan didampingi oleh para cucu, keponakan dan tetangganya. Masyarakat menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap proses hukum AAL dengan cara mengumpulkan seribu sandal untuk selanjutnya diberikan kepada polisi melalui Kapolri. Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi tempat berkumpulnya sandal tersebut. Reaksi tidak saja datang dari masyarakat di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ada 25 pasang sandal kiriman dari warga negara Indonesia di Berlin, Jerman. Kabarnya, kasus ini juga sempat menjadi pembicaraan hangat di Gedung Putih Amerika Serikat.

Aksi solidaritas sejenis pernah dialami oleh Prita Mulyasari yang tersandung kasus pencemaran nama baik atas Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Serpong, Kota Tangerang Selatan dua tahun lalu. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banten membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang  yang menghentikan kasus tersebut, dengan membebaskan Prita dari semua dakwaan. Tetapi kuasa hukum pihak rumah sakit melakukan upaya banding dan Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan gugatan pihak Rumah Sakit. Prita dianggap bersalah karena melakukan pencemaran nama baik Rumah Sakit dan harus menjalani hukuman penjara. Selain itu, dia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada Rumah Sakit sebagai kompensasi atas ulahnya. Atas putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut, masyarakat bereaksi dengan cara mengumpulkan uang recehan untuk diberikan kepada pihak Rumah Sakit. Reaksi masyarakat yang begitu keras tampaknya membuat pihak Rumah Sakit mengendurkan niat untuk meneruskan kasus Prita secara hukum. Tak ketinggalan Menteri Kesehatan juga ikut bereaksi.

Bagaimana memahami aksi-aksi solidaritas tersebut? Reaksi masyarakat semacam itu tidak bisa dipandang remeh, sebab sebenarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa secara simbolik, yang dalam bahasa James Scott disebut sebagai “Weapons of the Weak”, atau senjata kaum lemah. James Scott, sebenarnya seorang ahli ilmu politik, yang pernah menulis buku berjudul  The Moral Economy of the Peasants melakukan penelitian dengan pendekatan antropologis terhadap petani di Sedaka (Kedah, Malaysia) pada tahun 1970’an. Dia mengkaji sangat dalam bagaimana perlawanan simbolik yang diberikan para petani di daerah tersebut kepada penguasa yang semena-mena terhadap nasib mereka. Pada awal 1930’an, James Scott juga melakukan penelitian di Burma (Myanmar) dan Vietnam dengan menitikberatkan pada perlawanan petani dari sisi pandang nilai-nilai yang dipahami oleh pelaku (petani).

Studi James Scott memberikan perspektif berbeda tentang perlawanan kaum lemah yang umumnya dikaji dari sisi pandang penguasa. Lewat karyanya, James Scott mengingatkan penguasa untuk tidak gegabah memperlakukan kelompok masyarakat miskin dan marginal. Jika selama ini mereka diam, sebenarnya mereka memberikan loyalitas semu kepada penguasa karena berhasil dihegemoni. Jika momentum sudah memungkinkan, mereka bisa melakukan perlawanan secara masif dan keras. Jika tidak dikelola dengan baik, aksi perlawanan bisa sangat membahayakan kelangsungan penguasa.

Nenek Djubaidah, warga Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur bisa jadi merupakan representasi jeritan kaum lemah yang menuntut keadilan. Keadilan milik semua orang. Karena itu, siapa pun,   termasuk  nenek Djubaidah, juga berhak mencari dan memperoleh keadilan.  Dalam rangka itu, dengan bahasa yang lugas, nenek itu, sebagaimana dikutip Suara Karya (4/1/2012)  mengatakan “Kasihan AAL. Saya hanya minta keadilan bagi AAL. Jangan perlakukan orang kecil semena-mena. Kalau keluarga polisi seperti itu, bagaimana? Apa dia tidak minta keadian. Jadi jangan mentang-mentang orang kecil diperlakukan semena-mena”.  Nenek Djubaidah tidak memiliki hubungan kekerabatan apa pun dengan AAL yang malang. Kepedulian sang nenek tidak lain karena rasa jengkel melihat ketidakadilan terus saja terjadi dalam dunia hukum kita dan bahwa hukum ternyata tidak berpihak kepada kaum lemah.

Saya yakin nenek Djubaidah bukan ahli politik yang paham bahwa negara bukan institusi super yang bisa merampas hak-hak asasi warganya dengan seenaknya, tetapi justru berkewajiban melindungi rakyatnya.  Saya yakin apa yang dilakukan nenek tersebut adalah kata hati yang tulus bahwa ketidakadilan itu harus diperjuangkan dan berlaku bagi setiap orang. Institusi negara adalah hasil kesepakatan semua warganya, baik mengenai filsafat hidupnya, cita-cita dan dasar hukum untuk mencapai cita-cita tersebut. Karena itu, semua punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

Di masyarakat di mana warganya sudah mulai melek hukum seiring dengan semakin tumbuhnya iklim demokrasi, seperti Indonesia, berbagai bentuk kesewenang-wenangan penguasa pasti akan memperoleh perlawanan masyarakat. Perlawanan masyarakat Mesuji, Lampung, masyarakat Bima, mogok buruh PT Freeport, Timika, protes warga Porong terhadap PT. Lapindo sebenarnya sudah cukup menjadi bukti bahwa masyarakat tidak bisa dikibuli dan dibungkam seperti dulu. Mereka sekarang berani berteriak dan menuntut keadilan. Esensi demokrasi adalah kebebasan berbicara, beragama, dan bebas dari rasa takut. Kini demokrasi telah menjadi pilihan sistem politik terbaik dan kini dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Karena itu, negara yang tidak menganut sistem demokrasi terkucil dari pergaulan dunia dan penguasanya satu demi satu bertumbangan. Demokrasi tidak saja menjadi sistem politik, tetapi telah menjadi pilihan sikap dan cara hidup bermasyarakat. Karena itu, masyarakat bicara demokrasi politik, ekonomi, agama, bahkan demokrasi berpikir. Untuk mencapai maksud itu, masyarakat akan melakukan berbagai upaya untuk menolak berbagai penindasan dan tindakan semena-mena.

Sejak berakhirnya Orde Baru dan memasuki sistem politik multi partai sebagai pilar demokrasi, masyarakat kita sudah mulai melek hukum. Kita memang belum sepenuhnya berdemokrasi secara substantif. Untuk mencapai titik yang diharapkan, demokrasi memang perlu proses panjang. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan tidak bisa berjalan sendirian. Artinya, demokrasi akan tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya institusi-institusi yang lain, seperti ekonomi, pendidikan, agama, budaya dan lain-lain. Para ahli mengatakan demokrasi telah mulai tumbuh di Indonesia. Tetapi sejatinya kita masih dalam tahap transisi demokrasi.

Saya ingin menutup tulisan pendek ini dengan kesimpulan bahwa hukum kita belum  berpihak pada kelompok masyarakat lemah. Buktinya banyak koruptor yang mengemplang uang milyaran bahkan trilyunan hanya divonis beberapa tahun penjara, bahkan bisa bebas sebelum masa hukuman berakhir karena dapat remisi. Walau akhirnya AAL dibebaskan tetapi tetap dinyatakan bersalah, proses hukum AAL memperpanjang fakta terpuruknya dunia hukum di negeri ini. Tidak ada yang keberatan bahwa tindakan mencuri --- sekecil apa pun --- merupakan tindak kriminal. Tetapi perlu juga dicari akar persoalannya secara jernih mengapa itu terjadi, apa lagi pelakunya adalah anak remaja.

Jika menggunakan nalar filsafat fenomenologi di mana tidak pernah ada tindakan yang berdiri sendiri, maka tindakan AAL tidak bisa dipahami hanya sebatas persoalan pencurian itu saja. Ada banyak aspek yang melingkupi tindakan tersebut, mulai dari persoalan ekonomi, politik, hukum, agama, budaya, keluarga, dan bahkan pendidikan. Tindakan AAL tidak pula dimaknai sebagai tindakan pribadi. Saya yakin AAL hanya satu eksemplar dari sekian banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini. Hanya kebetulan AAL tertangkap dan korbannya adalah anggota Polri. Jadi masalahnya menjadi semakin rumit.

Reaksi masyarakat juga harus dipahami sebagai semakin tumbuhnya iklim demokrasi di negeri ini. Jika tolok ukur demokrasi dimulai sejak era reformasi bergulir  --- pasca berakhirnya OrdeBaru ---, maka perjalanan demokrasi di Indonesia sebenarnya masih bagaikan anak bawang (early democracy). Jika menggunakan tesis Jeff Haynes, sebagaimana dikutip .A.R. TilaaH. R. Tilaar (2002: 31) di mana ada tiga tahapan demokrasi, yakni demokrasi formal, demokrasi permukaan, dan demokrasi substantif, maka Indonesia sebenarnya masih berada pada fase demokrasi formal yang ditandai dengan pemilihan umum yang bebas dan adil serta kompetitif, sebagaimana selama ini kita rasakan. Demokrasi permukaan ditandai dengan bentuk pemerintahan yang kelihatannya demokratis, tetapi sebenarnya masih jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi substantif merupakan demokrasi yang diidealkan di mana tatanan kehidupan dijalankan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang benar. Menurut futurolog Huntington, sebuah negara yang baru saja keluar dari sistem otoriter dan menuju sistem demokrasi memerlukan waktu antara 15- 20 tahun untuk menjadi demokratis yang sesungguhnya. Jika itu patokannya, maka kita masih memerlukan waktu 5 – 6 tahun lagi untuk menuju demokrasi sejati. Itu pun jika sendi-sendi menuju ke sana terus diperkuat dan dikawal semua komponen masyarakat.

Nenek Djubaidah setidaknya telah mengingatkan kita semua secara simbolik bahwa demokrasi di negeri ini mulai tumbuh. Karena itu, institusi negara – apa pun namanya – tidak bisa semena-mena terhadap warganya yang mestinya justru dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya. Jika warganya salah, tidak  langsung dihukum, tetapi dibina. AAL memang salah dengan mencuri sandal seorang anggota Polri, tetapi mengapa dia melakukan pencurian perlu jawaban kita semua. Saya yakin aksi-aksi sejenis sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap penguasa akan terus muncul jika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan terus terjadi di negeri ini!

_________

Malang, 6 Januari 2012

• Add New
• Search

Comments (1)

• |2012-01-19 23:21:01 Erik Angriawan  - "Tidak ada yang namanya pasukan payah. yang ada h
  

  Tradisi "pepe" di masa lalu adalah prosedur umum bagi rakyat jelata yang ingin menghadap rajanya untuk mengadukan masalahnya.
  
  "Pepe" adalah duduk menjemur diri di tengah alun-alun sampai sang raja berkenan memberi ijin sang jelata ini untuk masuk istana menemuinya.
  Demi kredibilitas, seorang raja tidak akan membiarkan rakyatnya berlama-lama menyiksa diri. Dia akan segera perintahkan agar si jelata dibawa masuk menemuinya.
  
  Kini kita punya pemimpin, yang jangankan menjemur diri, biarpun kita bikin aksi menjahit mulut atau bahkan membakar diri sekalipun pintu istana tidak akan terbuka untuk kita.
  Reply

Write comment

Your Contact Details:

Name:

Email: Gravatar enabled

Comment:

Title:

Message:

Security

Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."