Dalam sebuah diskusi kecil bulanan yang membahas perjalanan bangsa pasca-Orde Baru dua belas tahun lalu dengan anggotanya dari berbagai lintas disiplin, salah seorang pesrta diskusi mengajukan pertanyaan apa sebenarnya yang kita peroleh setelah rejim Orde Baru itu  tumbang dua belas tahun lalu? Ada yang menjawab demokrasi sebagai buah yang paling nyata di mana tidak ada lagi orang    takut  menyuarakan aspirasi ke penguasa, hak-hak politik rakyat dilindungi --- tidak seperti era Orde Baru di mana sebelum pemilu pemenanganya sudah diketahui, karena semua ‘diatur’ oleh penguasa. Ada sebagian yang menjawab yang kita peroleh adalah lembaga legislatif yang mandiri dan kokoh, bahkan terlalu kokoh sehingga pemerintah kalang  kabut meladeni lembaga tersebut. Ingat kasus Bank Century? Bagaimana pihak yang mewakili pemerintah (baca: Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono menjadi bulan-bulanan DPR).  Setengah dari satu tahun masa pemerintahan SBY yang kedua rasanya habis dipakai pemerintah untuk menepis manuver politik DPR mengenai  kasus Bank Century tersebut yang awalnya dibuka oleh anggota legislatif.

Tetapi ada pula yang mempertanyakan mengenai etika para politisi Senayan yang tidak memberi pendidikan yang baik kepada rakyat, misalnya ulah dan perilakunya, bahasanya, tambengnya, dan sebagainya. Bahkan ada salah seorang anggota DPR dari partai pemenang pemilu yang mengusulkan untuk memperpanjang masa pemerintahan SBY hingga ketiga kalinya dengan cara mengamandemen Undang-Undang yang sudah mengalami beberapa kali amandemen tersebut. Alasannya belum ada tokoh sekaliber SBY yang mampu melanjutkan memimpin negeri  ini. Tentu saja ide tersebut tidak popular karena berarti akan mengulangi lagi pengalaman pahit masa lalu di mana Soeharto bisa menjabat beberapa kali periode yang alasanya hampir sama dengan yang dilontarkan anggota DPR tersebut, yakni tidak/belum ada tokoh yang bisa melanjutkan pembangunan Orde Baru selain Pak Harto. Ada yang menganggap ide itu tidak lebih dari sebuah sensasi murahan dan dagelan yang gak lucu. Karena itu,  tidak perlu ditanggapi serius.

Seorang teman diskusi yang lain menjawab yang kita dapatkan adalah anggota legislatif yang tidak mau mendengar aspirasi rakyat, buktinya walaupun suara masyarakat luas menolak kunjungan-kunjungan ke luar negeri dengan alasan studi banding, tapi toh mereka tetap berangkat, sepertinya tak menggubris suara masyarakat yang diwakilinya. Kunjungan-kunjungan semacam itu dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Hasilnya pun tidak jelas. Mestinya uang kunjungan bisa dialihkan untuk membantu masyarakat yang masih terbelilit kemiskinan yang jumlahnya masih sekitar 30 juta orang. ‘Mendengarkan berbagai komentar miring warga masyarakat tersebut, anggota DPR mestinya bisa mengurungkan niat pelisir tersebut andai saja mereka memiliki etika politik yang dalam’, tambah anggota diskusi yang lain.

Alih-alih mendengarkan seruan masyarakat luas, anggota DPR yang tergabung dalam anggota  Badan Kehormatan (BK) DPR akan melakukan studi banding ke Yunani untuk melihat dan membandingkan etika hidup, perilaku dan cara berpakaian masyarakat Yunani  dengan yang ada di Indonesia. Malah salah seorang anggotanya dari partai besar menujukkan arogansinya dengan  menyatakan kritikan terhadap rencana perjalanan ke Yunani tidak akan menyurutkan niat  mereka. “Itubanyak pendapat. Kritikan boleh saja, tapi kami tekah pertimbangkan lama”, jelas salah seorang anggota BK DPR yang akan mengunjungi Yunani tersebut.

Usai diskusi,   saya merenungkan hasil yang dibahas pada malam itu. Ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya, yakni jawaban terakhir mengenai etika politik. Saya buka-buka lembaran dan file lama mengenai filsafat ilmu politik dan mencoba melakukan refleksi mengenai perpolitikan  negeri ini. Lalu saya teringat filsuf kenamaan Aristoteles, yang sering disebut sebagai perintis ilmu politik. Suatu saat filsuf Yunani kuno Aristoteles mengatakan bahwa politik merupakan ilmu yang paling tinggi kedudukannya dibanding ilmu-ilmu lain. Sebab, ilmu politik mengatur bagamana masyarakat bisa hidup tenteram, hak-haknya dilindungi, dan hidup saling menghargai dalam sebuah tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara. Atas dasar logika tersebut, Ilmu-ilmu yang lain dianggap bersifat komplementer. Tanpa bermaksud merendahkannya,  keberadaan ilmu-ilmu yang lain tetap penting.

Kita bisa membayangkan bagaimana jadinya andain saja di dalam sebuah Negara tidak ada sistem politik. Karena itu,  ilmu politik memiliki kedudukan sangat terhormat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, para ahli ilmu politik dan para politisinya mestinya adalah orang-orang terhormat yang memiliki komitmen dan integritas tinggi untuk memajukan masyarakat yang dipimpinnya. Mereka bukan sembarang orang, tetapi merupakan anggota masyarakat yang sehari-hari memikirkan bagaimana menata kehidupan yang sehat dan bermartabat.

• Add New
• Search

Comments (2)

• |2010-10-26 03:37:24 mohamad toha  - etika politik
  

  Dalam buku berjudul Siyasah karangan ibn taimiyah didalmnya mengatakan bahwa siyasah ( politik ) adalh perbuatan ( ibadah ) mulia , kok mirip banget sebgaimana aristoteles diatas ya.., apa ibn taimiyah mengutip kali ya?
  
  what ever nilai kemuliaan politik , ironis sekali kenyataannya terbalik dengan yg terjadi dimata masyarakat indonesia secara kebanyakan, politik seakan identik dengan "kriminalitas" . Rakyat ataupun masyarakat hanya menjadi dalih kepentingan dan keuntungan pribadi bagi para politisi baik legislator maupun ekesekutif. Bukti nyata nampak sekali para eksekutif dan legislator menjadi penghuni prodeo.Klau kondisi seperti ini berlanjut maka hampir pasti para orang tua tidak "rela" anaknya bersekolah di ilmu politik. ujungnya " lapak " fakultas politik( Fisip ) akan tergulung alias tutup.
  Reply

• |2010-10-29 11:30:32 SARKOWI
  

  Politik tak hanya berkaitan dengan prosedur kekuasaan, bagaimana ia diraih, dijalankan atau pun dipertahankan. Ada etika-etika yang mendasarinya, jika tidak maka akan terjebak pada permainan kekuasaan saja. Selanjutnya yang muncul seperti politik "dagang-sapi" atau “tujuan (kekuasaan) yang menghalalkan segala macam cara” karena abai terhadap etika. Untuk itu, etika politik menjadi penting dibahas di tengah perkembangan politik mutakhir yang hanya mementingkan prosedur dan akrobat kekuasaan. Etika-etika politik seperti dasar-dasar kesetaraan, komitmen, kebersamaan dalam ruang publik, pengakuan terhadap yang lain justru lenyap di tengah hingar-bingar "pesta politik" ini.
  Kalau politik atau siyasah itu artinya memelihara urusan ummat, maka para pelaku politik hendaknya harus berani merubah paradigma politiknya, bahwa tujuan berpolitik adalah untuk mengatur, mengurus dan memelihara urusan ummat, bukan sebaliknya, untuk semata-mata mencari jabatan, uang dan kekuasaan. Disinilah letak urgensi perlunya etika politik dengan harapan dapat memberikan solusi atas problem masyarakat dan peradaban (pembangunan) masyarakat modern pada Era globalisasi.
  Etika merupakan olahan secara ilmiah atau filosofis atas moralitas. Obyek material etika adalah kehendak sadar: kebebasan tindakan manusia. Ini merupakan daya-daya pada diri manusia yang memungkinkannya mempreskripsikan kaidah-kaidah. Jadi, tindakan, menurut sorotan etika, adalah sesuatu yang dilakukan secara bertanggungjawab dan bukan sesuatu yang bersumber pada ketidaktahuan, apalagi keterpaksaan dari pelakunya. Jika landasan etika itu ditendang dari pertimbangan moralitas politik, maka sistem kenegaraan mana pun, kendati diklaim sebagai “sistem republik”, sama sekali ia bukan republic atau bias dikatakan bahwa sistem negara ini tak lain adalah sistem dictatorship. Sebab, sistem negara semacam ini belum memiliki basis yang kuat untuk mempertahankan diri, yakni dengan konstitusi yang merupakan dasar etika kenegaraan.
  Dalam dunia politik peranan etika politik sangat penting. Terkait dengannya, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Apa yang disebut sebagai dasar pertimbangan bukanlah berada pada cakupan jurisprudence atau pedagogy dari moral politik saja, tetapi seharusnya berdasarkan pada etika. Mari kita maknai politik atau siyasah itu dengan memelihara urusan ummat, sehingga para pelaku politik hendaknya harus berani merubah paradigma politiknya, bahwa tujuan berpolitik adalah untuk mengatur, mengurus dan memelihara urusan ummat, bukan sebaliknya, untuk semata-mata mencari jabatan, uang dan kekuasaan. Disinilah letak urgensi perlunya etika politik dengan harapan dapat memberikan solusi atas problem masyarakat dan peradaban (pembangunan) masyarakat modern pada Era globalisasi.
  Kehidupan politik Indonesia saat ini cenderung materialistis. Uang dan jabatan menjadi motivasi dan tujuan akhir. Dalam pemilihan ketua partai (kecuali sebagian kecil), bupati, gubernur, bahkan presiden, uang menjadi faktor utama penentu keberhasilan. Bukan ilmu, kapabilitas calon, dan adab atau akhlak yang baik yang dimiliki sang calon. Padahal ilmu dan adab pemimpin politik itu menjadi syarat utama dalam memimpin masyarakat. Pentingnya ilmu politik ini, dikemukakannya pada kitab Hadiqatul Azhar. Yaitu ilmu memperbaiki rakyat dengan menunjukkan mereka itu kepada jalan yang melepaskan mereka itu daripada tiap-tiap kekeruhan pada dunia dan akherat, maka hukumnya ilmu itu wajib kifayah.
  Masalahnya, dalam ilmu politik sekuler saat ini, masalah akhirat tidak dimasukkan sebagai urusan negara. Akhirat tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik dan inilah awal malapetaka politik di Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya. Sehingga suap, ingkar janji, kebohongan, hasad, tamak, dan riya’ menjadi tontotan politik sehari-hari. Padahal dahulu bila para ulama memberikan nasehat kepada raja atau sultan, selalu diawali dengan nasehat agar para pemimpin itu mula-mula bertakwa kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan seterusnya. Dulu, dalam sejarah Islam, Jendral Abdullah bin Husain, ketika menasihati anaknya, maka dia menulis agar ingat kepada Allah SWT, ingat hari pembalasan, orang miskin, dan sebagainya. Apakah ada jenderal sekarang ini yang menasihati anaknya demikian? Juga ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib menasihati kepada gubernurnya. Ia menasihatkan tentang pentingnya ketakwaan kepada Allah SWT, perhatian kepada orang miskin, jangan terpengaruh godaan dunia, dan lain-lain. Apakah ada sekarang ulama atau pejabat yang menasihatkan seperti itu?
  Wallahu A’lam.
  
  Reply

Write comment

Your Contact Details:

Name:

Email: Gravatar enabled

Comment:

Title:

Message:

Security

Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."